KEPRI.INFO- Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah hadiri rakor penting bersama Mendagri Tito Karnavian di Kantor Gubernur Kepri, Senin (09/03). Rakor ini membahas pengendalian inflasi, kesiapan Idulfitri 1447 H, dan program 3 Juta Rumah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok jelang Idulfitri. Ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kondisi ekonomi tetap stabil.
“Tentunya rakor hari ini juga kita akan bahas terkait langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” ucap Tito.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan angka inflasi nasional Februari 2026 sebesar 4,76% (y-on-y) dan 0,68% (m-to-m). Ia menekankan pentingnya pengendalian inflasi serta pertumbuhan ekonomi demi stabilitas nasional.
Optimalisasi realisasi pendapatan dan belanja daerah juga dianggap krusial sebagai upaya mendorong perekonomian yang lebih stabil. Hal ini memastikan keberlanjutan ekonomi nasional.
“Kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi perlu terus dipantau secara cermat oleh pemerintah daerah. Hal ini penting karena stabilitas harga dan pergerakan ekonomi daerah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Salah satu instrumen utama yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah adalah melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Realisasi anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran diyakini mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di daerah,” jelas Tito.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menjelaskan data Mendagri menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Tanjungpinang masih stabil. Kota Tanjungpinang termasuk kategori yang aman.
“APBD merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi. Sesuai hasil data yang dipaparkan bahwa untuk kota Tanjungpinang persentase pendapatan sebesar 7,88% dengan persentase belanja sebesar 6,07%, maka masih termasuk kategori imbang atau wajar,” ucap Lis.
Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menyatakan kesiapan penuh mendukung berbagai program pemerintah pusat, termasuk Program 3 Juta Rumah. Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang pada prinsipnya siap mendukung program nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak,” tutupnya.(Rls)
Redaktur: YL
