oleh

Merasa Diberhentikan Sepihak dari Jabatan Ketua RW XI, Afrizal Akan PTUN-kan Lurah Tanjungpinang Barat

Drs Afrizal MSi Ketua RW XI Terpilih Kelurahan Tanjungpinang Barat Priode 2023-2026. Per 15 Mei 2024 Lurah Tanjungpinang Barat mengeluarkan SK Pemberhentian dengan Nomor 39/2024. (foto: afrizal untuk kepri.info)

KEPRI.INFO, TANJUNGPINANG – Ketua RW XI, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang  Drs Afrizal Msi menyesalkan terbitnya surat keputusan (SK) pemberhentian dirinya sebagai Ketua RW XI oleh Lurah Tanjungpinang Barat. Pasalnya, SK Pemberhentian Nomor 39/2024 Tertanggal 15 Mei 2024 itu, dinilainya sepihak, tendensius dan improsedural.

Oleh sebab itu, Afrizal berencana akan menempuh jalur hukum dengan memproses kasus pemberhentiannya selaku Ketua RW XI oleh Lurah Tanjungpinang Barat tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

”Saya sedang mengkaji dan menimbang dulu rencana akan mem-PTUN-kan SK Pemberhentian saya oleh Lurah Tanjungpinang Barat tersebut. Karena saya menilai surat pemberhentian ini improsedural dan cacat hukum. Saya berharap Lurah Tanjungpinang Barat meninjau ulang keputusan pemberhentian saya itu. Jika memang tetap saya diberhentikan juga, maka jalur PTUN merupakan upaya terakhir saya dalam mencari keadilan,” terang Afrizal kepada media ini.

Menurutnya, dirinya terpilih sebagai Ketua RW XI melalui mekanisme pemilihan secara langsung yang melibatkan seluruh warga yang memiliki hak pilih pada 5 (lima) rukun tetangga  (RT) di bawah RW XI. Dari hasil pemilihan langsung yang dilaksanakan tanggal 4 Juni 2023 itu, Afrizal unggul di 3 (tiga) RT dan berhasil mendulang suara terbanyak.

Rekapitulasi suara hasil pemilihan RW XI, Kelurahan Tanjungpinang Barat yang memenagkan Afrizal selaku Ketua RW XI Priode 2023-2026. (foto: afrizal untuk kepri.info).

Menindaklanjuti hasil pemilihan RW tersebut, selanjutnya Lurah Tanjungpinang Barat yang saat itu dijabat oleh Irwan Siswandi Rusli SSos, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Afrizal sebagai Ketua RW XI tertanggal 5 Juni 2023.

”Saya secara pribadi tidak bermaksud mempersoalkan jabatan RW-nya. Namun SK Pemberhentian yang sepihak ini sudah menyangkut soal marwah atau harga diri saya. Inilah yang saya sesalkan. Soalnya saya terpilih jadi Ketua RW hasil pemilihan sesuai prosedur dan mekanisme yang benar, ” terang Afrizal.

Lebih lanjut Afrizal menjelaskan, bahwa pemilihan Ketua RW XI sebelumnya digelar atas desakan warga di RW XI menyusul kekosongan jabatan Ketua RW, karena Ketua RW XI sebelumnya mendapat mosi tidak percaya dari warga yang berujung pada pemberhentian secara tidak hormat oleh Lurah Tanjungpinang Barat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Secara Tidak Hormat Ketua RW XI, Kelurahan Tanjungpinang Barat Masa Jabatan 2021-2026.

Aprizal juga menjelaskan terbitnya surat pemberhentiannya selaku Ketua RW XI oleh Lurah Tanjungpinang Barat juga menyusul terbitnya rekomendasi dari Ombudsman RI Perwakilan Kepri dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bernomor 0072/LM/VI/2023/BTM mengenai Dugaan Penyimpangan Prosedur dan Tidak Kompteten Lurah Tanjungpinang Barat terkait penerbitan Surat Keputusan Lurah Tanjungpinang Barat No 81 Tahun 2023 tentang Susunan Panitia Pemilihan Ketua RW XI.

Terbitnya LHP Ombudsman Perwakilan Kepri tersebut, menyusul laporan Sz mantan Ketua RW XI sebelumnya yang diberhentikan secara tidak hormat oleh lurah terkait. Tak puas dengan keputusan Lurah tersebut, selanjutnya Sz melaporkan sang Lurah kepada Ombudsman atas dugaan  melakukan tindakan improsedural dalam proses pemilihan ketua RW XI tersebut dan laporannya itu ditanggapi Ombudsman.

Berdasarkan LHP Ombudsman menyimpulkan bahwa, ada temuan maladministrasi berupa, penyimpangan prosedur terkait penerbitan SK Nomor 81 Tahun 2023 tentang susunan panitia pemilihan Ketua RW XI Kelurahan Tanjungpinang Barat. Selanjutnya, Lurah Tanjungpinang Barat selaku terlapor tidak kompeten dalam menafsirkan dan mengimplementasikan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 10 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Selanjutnya Ombudsman juga menyimpulkan perlunya tindakan korektif diantaranya agar Lurah Tanjungpinang Barat selaku terlapor membatalkan hasil pemilihan Ketua RW XI tahun 2023 karena cacat hukum dan kepada Walikota Tanjungpinang juga diminta mengevaluasi jabatan Lurah Tanjungpinang Barat.

Pada kesempatan terpisah, Iwan Sutrisno salah seorang warga RW XI, Kelurahan Tanjungpinang Barat, pun mengaku turut menyesalkan terbitnya surat pemberhentian dari Lurah untuk saudara Afrizal sebagai Ketua RW XI terpilih.

Iwan yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tanjungpinang Barat ini menambahkan, terkait dengan permasalahan jabatan Ketua RW XI ini, pihaknya juga sudah membuat surat pernyataan disampaikan Kepada Sekda Kota Tanjungpinang dengan poin pernyataan diantaranya,  tetap mendukung saudara Afrizal sebagai Ketua RW XI hasil pemilihan langsung. Karena berdasarkan pengamatannya, sosok Afrizal selama 11 bulan menjabat sebagai Ketua RW telah menjalankan tugasnya dengan baik dan telah banyak melakukan kegiatan kemasyarakatan.

”Dalam pernyataan kami juga apabila Lurah Tanjungpinang Barat menerbitkan lagi SK Pengangkatan Ketua RW XI yang lama yakni atas nama inisial Sz maka kami keberatan dan menolak. Sebab yang bersangkutan sudah mendapatkan mosi tidak percaya  dan sudah diberhentikan secara tidak hormat,” kata Iwan seraya menjelaskan surat pernyataannya itu sudah dibuat tanggal 6 Mei 2024 silam.

Ungkapan senada juga salah seorang warga Kelurahan Tanjungpinang Barat Haslinur SPd. Menurtnya, pihak Forum Komunikasi RT/RW (FK RT/RW) Kelurahan Tanjungpinang Barat,  juga sudah membuat surat pernyataan pada tanggal 6 Mei 2024 lalu.

Surat pernyataanya juga disampaikan kepada Sekda Kota Tanjungpinang dengan poin-poin pernyataan diantaranya, menilai sosok Ketua RW XI terpilih saudara Afrizal selama menjabat sebagai ketua RW telah berhasil menjaga stabilitas kerukunan warga yang aman nyaman dan kondusif.

Selain itu,  sosok Afrizal selaku ketua RW selalu melakukan koordinasi dan konsolidasi sesama warga terutama dengan FK RT/RW Kelurahan Tanjungpinang Barat, karena upaya ini tidak pernah dilakukan oleh Ketua RW XI sebelumnya.

”Poin pernyataan terpenting adalah kami selaku Ketua FK RT/RW Kelurahan Tanjungpinnag Barat mendukung saudara Afrizal meneruskan tugasnya selaku ketua RW XI untuk masa jabatan 2023-2026. Dan sekiranya jika diterbitkan lagi SK saudara  berinsial Sz  mantan ketua RW XI untuk kembali menjabat sebagai Ketua RW XI maka kami menolak,” tegas Haslinur.

Adapun berdasarkan data yang berhasil dihimpun media ini,  ada sejumlah hal yang melatarbelakangi sosok Sz mantan Ketua RW XI yang telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Lurah Tanjungpinang Barat sebelumnya telah mendapatkan surat mosi tidak percaya warga masyarakat RW XI.

Warga menilai oknum Ketua RW tersebut diduga melakukan sejumlah penyimpangan diantaranya, dugaan penyimpangan uang kas dari usaha air bersih yang diangkut satu Unit Lori sebagai sumber pemasukan kas RW XI.

Dalam surat mosi tidak percaya tersebut, juga dituliskan bahwa Sz diduga tidak pernah melakukan pertemuan dengan warga terkait penggunaan anggaran kas hasil usaha jasa air bersih tadi. Sehingga hal ini masuk dalam kategori pelanggaran.

Tak saja itu, dalam surat mosi tidak percaya juga dituliskan sosok Sz selaku ketua RW diduga tidak pernah melakukan rapat pertemuan dengan tokoh masyarakat RW XI dalam kegiatan apapun dan juga tentang penerimaan dan penggunaan dana Babul Khairat.

Dalam surat mosi tidak percaya juga warga menilai tidak ada perubahan sama sekali pada kampung, bahkan mirisnya lagi ketika ada warga yang mengalami musibah/kematian Sz yang saat itu mejabat sebagai ketua RW tidak pernah datang berkunjung atau menghadirinya untuk sekedar belasungkawa.

Ungkapan yang bernada penyesalan atas pemberhentian Afrizal selaku Ketua RW XI juga disampaikan Yanti (30) dan Norma (70) warga RW XI, Kelurahan Tanjungpinang Barat. Mereka menilai terbitnya Surat Pemberhentian Afrizal selaku Ketua RW XI oleh Lurah Tanjungpinang Barat ini menyusul rekomendasi dari Ombudsman RI Perwakilan Kepri.

Mereka menilai Ombudsman terlalu ekstrim dengan menyatakan bahwa Lurah Tanjungpinang Barat diduga  melakukan penyimpangan prosedur dan tidak kompeten  terkait penerbitan SK Nomor 81 tahun 2023 tentang susunan panitia pemilihan ketua RW.

Lebih jauh Yanti menjelaskan, terkait penilaian Obusdsman sebagai dalam LHP-nya yang menyatakan bahwa Lurah Tanjungpinang Barat dinilai tidak kompeten dalam menafsirkan dan mengimplementasikan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 10 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Menurut Yanti, mekanisme dan tata cara baik juklak/juknis tentang pemilihan  RT/RW sebagai mana Perda Kota Tanjungpinang Nomor 10 tersebut, sejatinya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota (Perwako). Namun Perwako yang dimaksud pada saat proses pemilihan Ketua RW XI saat itu masih dalam bentuk draf.

”Untuk itu, kami menilai Lurah Tanjungpinang Barat,  juga terlalu tergesa-gesa menerbitkan keputusan pemberhentian kepada saudara Afrizal ini. Karena terkesan sepihak dan tendensius. Perlu diingat bahwa penentuan Ketua RW XI ini berdasarkan hasil pemilihan warga masyarakat setempat yang memiliki legitimasi tertinggi dalam mengambil keputusan. Karena berdasarkan musyawarah dan mufakat,” demikian kata Yanti

Sayangnya, Lurah Tanjungpinang Barat dan mantan Ketua RW XI, Sz yang diberhentikan secara tidak hormat belum berhasil dikonfirmasi media ini. Namun demikian, redaksi akan segera melakukan pembaharuan atau update berita sesegera mungkin jika yang bersangkutan telah berhasil dikonfirmasi.

Laporan: Redaksi

Komentar