oleh

Program Seragam Sekolah Gratis dan Pemberdayaan Penjahit Lokal

Walikota Syahrul bersama siswa sd dalam sebuah kegaitan

Tanjungpinang, kepri.info – Pemerintah Kota Tanjungpinang punya program unggulan untuk memajukan dunia pendidikan Tanjungpinang. Salah satunya “Program Seragam Sekolah Gratis” untuk siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) se-Kota Tanjungpinang.

Program seragam sekolah gratis ini untuk pertama kali di Tanjungpinang dan mulai dilaksanakan tahun 2019 ini. Untuk pembiayaan program tersebut Pemko Tanjungpinang menganggarkan sekitar Rp 6,7 milyar, yang bersumber dari APBD Tanjungpinang 2019.

Melalui program seragam sekolah gratis, Pemerintah Kota Tanjungpinang ingin menuntaskan pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, sebagai salah satu pilar pembangunan pendidikan Indonesia. Yaitu wajib belajar 6 tahun di sekokah SD dan wajib belajar 3 tahun di sekolah SMP.

Selain itu, sekaligus untuk memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam hal ini penjahit lokal di kota Tanjungpinang. “Maka mekanisme pengadaan dibuat melalui 2 metode, yakni tender cepat konsolidasi dan pengadaan langsung,” kata Zulhidayat, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tanjungpinang, Jumat (16/11/2019), lewat pesan WA.

Penjahit lokal sedang mengerjakan pengadaan baju sergam sekolah gratis

“Lewat tender dikerjakan oleh perusahaan pemenang lelang, sedangkan pengadaan langsung (PL) dikerjakan oleh kelompok usaha kecil atau para penjahit lokal binaan Pemko Tanjungpinang yang tergabung dalam sebuah asosiasi,” jelas Hidayat.

Hidayat pun berpesan kepada suluhkepri.com untuk dapat menyampaikan niat tulus ikhlas Walikota dan DPRD Kota Tanjungpinang beserta jajarannya, karena program seragam sekolah gratis ini tidak hanya membantu orang tua murid dalam meringankan beban dalam penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah saat mendaftarkan anaknya sebagai peserta didik baru.

“Namun juga memberi manfaat ganda yaitu untuk menggerakkan ekonomi melalui pemberdayaan penjahit lokal yang ternyata mempunyai skill yang mumpuni yang mampu bersaing dengan penjahit-penajahit luar daerah,” ucap Hidayat.

Seragam sekolah gratis ini sediaanya akan dibagikan kepada siswa SD dan SMP pada bulan pertama masuk sekolah di Tahun Ajaran (TA) 2019-2020. Namun di tahun pertama ini pembagiannya telat hingga 5 bulan proses belajar mengajar berlangsung. Wajar jika publik Tanjungpinang mempertanyakannya.

Konfirmasi dilakukan kepada Hidayat, sapaan akrab Zulhidayat, karena dia juga menjabat Kepala Bagian Pembangunan Setdako Tanjungpinang. Konfirmasi untuk mendapatkan penjelasan soal pengadaan seragam sekolah gratis yang saat ini sedang ditunggu-tunggu siswa/i SD dan SMP.

Zulhidayat (ft: is)

Sejauh mana tugas dan tanggungjawab bpk selaku Kepala ULP?

Tugas pokok kepala UKPBJ adalah pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elekteonik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

Kapan pastinya (waktu) proses lelang kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk seragam sekolah SD dan SMP?

Proses pengadaan seragam melalui tender dimulai sejak tanggal 19 sept 2019, dan telah berkontrak dengan penyedia

Apa benar pelaksanaan lelang terlambat dilakukan karena menunggu hasil uji laboratorium bahan dari perusahaan tekstil?

Salah satu data penting yang dibutuhkan dalam setiap proses pengadaan adalah spesifikasi teknis, demikian halnya dengan lelang lelang seragam sekolah, uji lab (dilakukan) dalam rangka menentukan spesifikasi teknis kain yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan seragam sekolah sesuai permintaan pemberi pekerjaan

Apa nama perusahaan tekstil yg melakukan uji lab?

Yang melakukan uji lab bukan perusahaan melainkan instansi pemerintah yang berdasarkan ketentuan perundangan diberi wewenang untuk melakukan uji sampel kain

Mengapa harus dilakukan uji laboratorium untuk bahan seragam sekolah?

Seperti penjelasan sebelumnya, uji lab dibutuhkan untuk menentukan bahan penyusun kain yang dijadikan spesifikasi teknis sebagai faktor pengikat bagi calon penyedia dalam melakukan penawaran dan atau penyedia setelah berkontrak

Apa benar pengadaannya dibagi dalam 2 paket, paket lelang (dengan lelang cepat) dan paket PL?

Benar, mekanisme pengadaan melalui 2 metode yakni tender cepat konsolidasi dan pengadaan langsung (PL)

(Kami meminta penjelasan rinci kedua metode pengadaan tersebut, namun jawabannya kami sederahanakan sesuai pertanyaan)

LELANG CEPAT

Mekanisme tender cepat dipilih Pokja bertujuan untuk mempercepat proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan, yang hanya butuh 3 hari mendapatkan pemenang, kalau tender biasa setidaknya satu bulan.

Adapun syarat peserta tender cepat adalah perusahaan yang terdaftar dan terverifikasi di SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) LKPP. Proses lelang ini dimenangkan CV. Mawaddah dengan penawaran terendah senilai Rp.2.147.344.650,- Direkturnya Sayyid Sumaga, beralamat di Jl. Makkio Baji Rappocini-Makassar.

Setelah tender selesai, penyedia yang telah berkontrak akan melaksanakan pekerjaan sesuai diktum-diktum yang tercantum di dalam kontrak.

PENGADAAN LANGSUNG (PL)

Sebelumnya saya luruskan dulu untuk PL itu bukan penunjukan langsung, tapi pengadaan langsung, karena merupakan dua mekanisme pemilihan yang berbeda.

Kita ketahui saat ini banyak daerah menyediakan seragam sekolah bagi peserta didik baru, namun tidak berlebihan kalo saya menyatakan baru Walikota Tanjungpinang yang membantu meringankan beban orangtua peserta didik baru yang juga dikombinasikan dengan pengembangan usaha kecil berupa penjahit.

Berdasarkan data Sensus Ekonomi BPS, lebih dari 500 usaha menjahit di Tanjungpinang yang didominasi usaha kecil, yang seyogyanya menjadi tanggungjawab pemerintah untuk “menaikkan” kelasnya.

Di Tanjungpinang, sebagian besar penjahit binaan Pemko Tanjungpinang yang dilakukan pelatihan dari pemula sampai tingkat akhir. Tidak hanya itu, para penjahit lokal ini juga mendapat bantuan mesin jahit dari Pemda. Hal ini dilakukan dalam rangka tanggungjawab memberikan skill sebagai modal berusaha.

Alangkah sedihnya kita bila melihat penjahit lokal yang seharusnya diperhatikan dan diayomi, ketika pemerintah membuat program pengadaan seragam sekolah dengan jumlah yang cukup besar, akan tetapi dikerjakan penjahit-penjahit luar daerah, padahal skill penjahit lokal juga mampu bersaing dengan skill penjahit di luar wilayah Kota Tanjungpinang.

Apalagi dari indentifikasi, banyak diantara mereka yang digunakan perusahaan besar untuk menjahit pakaian sekolah, maupun karyawan tidak hanya di Tanjungpinang, namun ke luar negeri terutama Singapura dan Malaysia.

Makanya pekerjaan pengadaan seragam sekolah ini sebagian besar (sekitar Rp 4 M lebih) diserahkan ke pejahit lokal, karena Pemko Tanjungpinang sangat yakin dengan skill para penjahit lokal Tanjungpinang.

Untuk pemilihan penyedia pada mekanisme pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan, dengan persyaratan untuk usaha mikro adalah berupa Izin usaha Mikro Kecil (IUMK), memiliki pengalaman dibidang menjahit, serta punya NPWP.

Karne ketidaktahuan mereka banyak diantara penjahit lokal yang belum melengkapi persyaratan dimaksud, namun karena Pemko Tanjungpinang berkeinginan memberdayakan penjahit lokal dengan kemampuan internasional, maka Walikota Tanjungpinang menugaskan instansi terkait untuk mendampingi pengurusan dokumen dimaksud, jauh sebelum pemilihan penyedia barang.

Penjahit lokal yang diinisiasi oleh Pemko Tanjungpinang ini dibina untuk membentuk asosiasi (saya lupa nama asosiasinya) dengan harapan dapat memperlancar pelaksaan kegiatan menjahit untuk saat ini dan ke depannya.

Kami dari Pemda akan mendorong terus para penjahit lokal untuk kegiatan strtategis lainnya dalam rangka “menaikkan derajat UMKM Penjahit Lokal yang berkemampuan Internasional” di wilayah Kota Tanjungpinang.

Apa sejauh ini bapak memonitor pelaksanaan pengadaan seragam sekolah tersebut, mohon dijelaskan perkembanganya Pak?

Tentu saja sesuai dengan tugas pokok saya sebagaimana saya sebutkan diatas, saya terus mencermati dan mengikuti dengan seirius tahapan pelaksanaan pengadaan seragam sekolah gratis ini, apalagi kegiatan ini adalah kegiatan prioritas Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungpinang 2019-2023.

(Sebagai informasi bagi warga Tanjungpimang) sampai saat ini untuk perlengkapan sekolah hasil tender sudah dikirim penyedia dan berda di Kota Tanjungpinang. Namun untuk penyediaan bahan kami mencermati pengelolaan pengadaan bahan dan peralatan pendukung yang dilakukan oleh pengurus asosiasi masih belum berjalan optimal.

Hal ini tentu saja kami sangat memaklumi dikarenakan asosiasi yang baru saja terbentuk dan belum berpengalaman dibidang manajerial. Sehingga tentu saja pendampingan dari OPD terkait senantiasa dilakukan dalam rangka melancarkan sumbatan-sumbatan yang terjadi.***

Komentar