KEPRI.INFO– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui peningkatan sistem pengamanan pada objek vital nasional. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui asesmen sistem pengamanan yang dilakukan di PT PLN Indonesia Power Tanjungpinang, Selasa (23/6/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Eddy Hartono, dan didampingi Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura.
Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan dan efektivitas sistem keamanan pembangkit listrik dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk ancaman terorisme.
Dalam keterangannya, Komjen Pol. Eddy Hartono menegaskan bahwa pembangkit listrik merupakan salah satu objek vital nasional yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat serta roda perekonomian nasional.
Oleh karena itu, perlindungan terhadap fasilitas tersebut harus menjadi perhatian bersama.
“Pembangkit listrik merupakan infrastruktur strategis yang menopang berbagai sektor kehidupan. Karena itu, peningkatan sistem pengamanan dari berbagai potensi ancaman, termasuk terorisme, harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Eddy Hartono.
Ia menjelaskan, asesmen sistem pengamanan yang dilakukan BNPT merupakan implementasi dari UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis BNPT dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional melalui perlindungan terhadap objek vital nasional yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan pembangunan.
Sementara itu, Manajer PT PLN Indonesia Power Tanjungpinang, Andi Taufik Saputra, menyampaikan dukungan penuh terhadap program mitigasi dan asesmen keamanan yang dilakukan BNPT.
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan operasional pembangkit listrik.
“Sebagai pengelola pembangkit listrik, kami berkomitmen menjaga keamanan fasilitas dan memastikan pelayanan kelistrikan tetap berjalan optimal. Berbagai langkah mitigasi telah kami siapkan untuk menghadapi berbagai potensi risiko, termasuk ancaman terorisme,” jelas Andi. Ia menambahkan, sejumlah langkah yang telah diterapkan di PLTD Tanjungpinang dan PLTU Tanjung Balai Karimun antara lain penyusunan prosedur mitigasi tindak pidana terorisme yang terintegrasi dengan sistem pengamanan pembangkit, penyediaan perangkat pendukung keamanan, pelatihan bersertifikasi bagi personel keamanan, hingga pelaksanaan evaluasi keamanan secara berkala.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BNPT terhadap penguatan sistem keamanan objek vital nasional di Kepulauan Riau.
Menurut Nyanyang, posisi geografis Kepulauan Riau yang berada di wilayah perbatasan negara serta jalur pelayaran internasional menjadikan daerah ini memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Kepulauan Riau merupakan wilayah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan berada di jalur perdagangan internasional. Karena itu, upaya pencegahan dan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman, termasuk terorisme, menjadi sangat penting,” ujar Nyanyang.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung penuh program BNPT dalam memperkuat sistem pengamanan objek vital nasional, termasuk fasilitas pembangkit listrik yang menjadi penopang utama aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pengelola objek vital harus terus diperkuat agar Kepri tetap aman, kondusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tutupnya.
Kegiatan asesmen tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kesiapan sistem keamanan pembangkit listrik di Kepulauan Riau, sehingga mampu memberikan perlindungan optimal terhadap potensi ancaman serta menjamin keberlangsungan pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha. (ADV)
Redaktur: Suaib
