Menu

Mode Gelap

Nasional

Wagub Nyanyang Terima Penghargaan UHC Award 2026

badge-check


					Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura penghargaan UHC Award 2026 di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). (Badan Penghubung Kepri) Perbesar

Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura penghargaan UHC Award 2026 di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). (Badan Penghubung Kepri)

Kepri.info, Jakarta–Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Pada UHC Award 2026 ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih penghargaan Kategori Provinsi Pratama. Pemprov Kepri dinilai telah memenuhi persyaratan cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta sedikitnya 80 persen.

Selain itu, seluruh kategori UHC Award juga mensyaratkan status UHC prioritas bagi kabupaten/kota serta pembayaran iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah dalam kondisi lunas hingga September 2025.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas komitmen dan kerja sama yang telah terjalin selama ini dalam mewujudkan Universal Health Coverage di Provinsi Kepulauan Riau.

“Kami sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan yang terus berkomitmen dalam mewujudkan UHC, sehingga Kepulauan Riau mampu mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta yang sangat baik,” ujar Nyanyang.

Ia berharap penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga pengingat bagi seluruh pihak bahwa upaya bersama dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, harus terus diperkuat dan ditingkatkan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga komitmen, memastikan seluruh masyarakat Kepulauan Riau mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan berkualitas,” tutupnya.

Adapun UHC Award 2026 diberikan kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Pusat berharap penghargaan ini dapat menjadi teladan sekaligus motivasi bagi daerah lain untuk terus memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Menjadi Rujukan Internasional

Capaian dalam memberikan jaminan kesehatan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan cakupan jaminan kesehatan tercepat di dunia. Dalam kurun waktu sekitar satu dekade, Indonesia berhasil mencapai Universal Health Coverage melalui Program JKN dan kini menjadi rujukan internasional.

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin hanya karena sakit, sekaligus menjadi ikhtiar negara agar seluruh warga dapat mengakses layanan kesehatan,” ujar Muhaimin Iskandar.

Ia menambahkan, kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. “Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta masyarakat yang makmur, sejahtera, dan unggul,” katanya.

Muhaimin juga menyampaikan target pemerintah untuk terus memperluas cakupan kepesertaan Program JKN hingga mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa keberlanjutan kepesertaan menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah daerah.

“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun. Selain perluasan cakupan, pemerintah daerah juga perlu mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tegasnya. (Rls)

Penulis: Eb

Redaktur: Yul.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga

Ratusan Personel Polda Kepri Terima Satyalencana Pengabdian Tahun 2026

30 Januari 2026 - 18:54 WIB

Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si saat memimpin upacara memberikan penghargaan Satyalencana Pengabdian Tahun 2026, Jumat (30/01) F-Polda Kepri

Overstay 133 WNI dideportasi Dari Malaysia

30 Januari 2026 - 18:15 WIB

Polda Kepri melaksanakan pengamanan dan penanganan terhadap kepulangan 133 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia. Kamis (29/01).

Sempat di Semprot Anggota Komisi III DPR, Kapolresta Sleman Akhirnya di Copot

30 Januari 2026 - 17:13 WIB

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko sat memberikan keterangan pers terkait pencopotan Kapolresta Sleman, Jumat (30/01). F-Humas Polri

Rombongan Komisi I DRPD Sumsel Pelajari Sistem Pengelolaan TIK di Kepri

30 Januari 2026 - 11:56 WIB

Pertemuan antara Komisi I DPRD Provinsi Sumsel bersama Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri di Gedung Graha Kepri, Batam Center, Rabu (28/1/2026). (Ziqri/DISKOMINFO KEPRI)

OJK Tegaskan Komitmen Perkuat Transparansi dan Integritas Pasar Modal Indonesia

29 Januari 2026 - 23:04 WIB

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam jumpa pers di Bursa Efek Indonesia, Kamis
Trending di Ekbis