KEPRI.INFO, TANJUNGPINANG–Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bukit Cermin dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Aula Kantor Kelurahan Bukit Cermin, Kamis (29/1).
Lis menyampaikan pelaksanaan Musrenbang di Tanjungpinang dimulai dari tingkat kelurahan agar perencanaan pembangunan dapat disusun lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang di tingkat kelurahan memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang benar-benar mereka hadapi di wilayahnya,” sebutnya.
Ia menjelaskan, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Musrenbang itu hanya dilaksanakan di tingkat kecamatan. Namun pemko mendorong pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kelurahan agar perencanaan berjalan lebih efektif dan partisipatif, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Sejak 2015, Musrenbang tingkat kelurahan sudah dilaksanakan agar kebutuhan yang mendesak dan prioritas dapat terpetakan dengan jelas,” ujarnya.
Lis meminta agar tahun ini seluruh persoalan di setiap kelurahan disusun secara menyeluruh, meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Dengan begitu, tahun berikutnya pembahasan dapat difokuskan pada program yang sudah direalisasikan maupun yang belum terealisasi agar lebih terarah. Musrenbang bukan sekadar kegiatan seremonial atau rutinitas, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Lis juga menyampaikan rencana pembangunan Kantor Kelurahan Bukit Cermin secara bertahap karena jumlah penduduk yang cukup padat dan kondisi kantor saat ini sudah tidak memungkinkan.
“Dengan pembangunan ini, masyarakat yang datang dapat merasa lebih nyaman saat menerima pelayanan,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang Riono menyampaikan Musrenbang merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan dan menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Ia mengingatkan agar setiap usulan yang disampaikan telah melalui pemahaman teknis yang matang. Menurutnya, masih sering ditemukan usulan infrastruktur, seperti pembangunan sekolah, yang perlu memperhatikan skala bangunan, apakah bersifat sederhana atau kompleks, serta memastikan status lahannya tidak bermasalah.
“Oleh karena itu, setiap usulan akan dikaji berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah. Silakan sampaikan usulan tahun ini, karena tahun berikutnya pembahasan difokuskan pada realisasi dari usulan yang telah disampaikan,” tutup Riono. (Rls)
Penulis: Eb
Redaktur: Yul
