Photo Ilustrasi.
NATUNA, Kepri.info – Pemenuhan akan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat hingga saat ini terus menjadi perhatian pemerintah.
Salah satunya melalui program BBM satu harga, sebagai upaya pemerataan harga BBM bersubsidi di Indonesia. Kabupaten Natuna sendiri termasuk yang menjadi bagian dari program ini.
Kendati demikian, hingga saat ini masih ada masyarakat yang belum merasakan BBM satu harga jenis pertalite, misalnya di Kecamatan Pulau Laut.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bagian Ekonomi, Sekretariat Pemerintah Daerah Natuna, Wan Syazali ketika ditemui dikediamannya. Pada Selasa, (22/08) petang.
Menurut Syazali, BBM Bersubsidi jenis pertalite di Kecamatan Pulau Laut memiliki selisih harga lebih tinggi mencapai Rp. 12.500 perliter dari harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp. 10.000 per liternya.
Hal ini menjadi keluhan bagi masyarakat Kecamatan Pulau Laut karena masih belum bisa menikmati BBM satu harga. Selain itu, tingginya harga pertalite di sana tentunya juga akan berpengaruh pada harga barang.
“Dari dulu Kecamatan Pulau Laut belum pernah merasakan BBM jenis pertalite dengan satu harga, padahal ditempat lain di Kabupaten Natuna sudah merasakan BBM satu harga”, terangnya.
Syazali menerangkan, perbedaan satuan harga Pertalite di Kecamatan Pulau Laut diduga akibat tidak dikeluarkannya biaya transportir oleh Pertamina sebagai penanggung jawab biaya angkutan pertalite lintas laut antar pulau.
Padahal diketahui DO pertalite untuk Kecamatan Pulau Laut sendiri cukup tinggi, yakni mencapai 686 KL pertahunnya.
“Karena Pertamina tidak menguarkan transportir, maka masyarakat menggunakan ongkos angkut sendiri, otomatis harga pertalite di sana jadi lebih mahal”, terangnya.
Dikutip dari alreinamedia.com, kepala Depo Pertamina Selat Lampa, Wendy mengaku terkait mekanisme penyaluran BBM ke SPBU untuk BBM jenis Pertalite dan juga Solar Subisidi yang diangkut oleh jasa transportir ke lembaga Penyalur (SPBU), itu semuanya ditanggung oleh Pertamina.
Sehingga menurutnya, penjualan BBM Pertalite maupun Solar subisidi tersebut wajib menyesuaikan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah. Lalu, mengapa Pertamina terkesan diduga tidak mentaati aturan tersebut?
“Terkait hal itu nanti kami cek dan pastikan dulu”, pungkas Wendy singkat. (Zal).
