Menu

Mode Gelap

Kepri

DPD GAMKI Kepri Menolak Wacana Polri berada di Bawah Kementerian

badge-check


					Ketua GMKI Kepri, Iwan Pakpahan, Sabtu (29/01) F-kepriinfo Perbesar

Ketua GMKI Kepri, Iwan Pakpahan, Sabtu (29/01) F-kepriinfo

KEPRI.INFO, KEPRI–Dalam beberapa waktu terakhir ini menguat isu ke publik agar Institusi Polri ditempatkan dibawah Kementerian tertentu atau dibuatkan Kementerian Khusus Kepolisian. Hal ini menjadi perhatian dan sorotan dari kalangan masyarakat luas dan banyak pihak yang menolak wacana ini mulai dari masyarakat, para tokoh hingga organisasi masyarakat (ORMAS) dan organisasi kepemudaan (OKP) di seluruh Indonesia, Sabtu (31/01)

Ketua DPD GAMKI Kepulauan Riau, Iwan Pakpahan menekankan pentingnya keberadaan Polri dibawah Presiden. Hal tersebut agar independensi kepolisian tetap terjaga.

“Dengan ini kami mendukung penuh Polri tetap berada di bawah Presiden langsung, agar Polri tetap terjaga independensinya dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kami berharap Polri tetap menjadi institusi profesional dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, damai, dan kondusif.” jelasnya.

Iwan juga memastikan bahwa DPD GAMKI Kepulauan Riau dengan tegas menyatakan menolak penempatan institusi Polri dibawah kementerian tertentu.

Iwan menegaskan bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan amanat reformasi. “Saya tetap mendukung Polri berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Polri di bawah kementerian atau lembaga lain akan melemahkan institusi Polri dan melemahkan negara,” bebernya.

Lebih lanjut, Filemon Tambunan yang juga Sekretaris Daerah GAMKI Kepri menambahkan “Sebagai organisasi kepemudaan yang berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika, GAMKI Kepulauan Riau mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan moral serta menjaga kepercayaan terhadap institusi Polri dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan kamtibnas,”ujarnya,

GAMKI Kepulauan Riau percaya bahwa Polri yang profesional akan tercipta dalam sistem ketatanegaraan yang baik akan menjadi pilar penting dalam menjaga persatuan, keamanan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penulis: Darul

redaktur: Yul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga

Pemprov Kepri dan Kementerian P2MI Perkuat Sinergi, Siapkan Talenta dan Perlindungan bagi Pekerja Migran

9 Juni 2026 - 08:27 WIB

Pemprov Kepri dan Kementerian P2MI Perkuat Sinergi, Siapkan Talenta dan Perlindungan bagi Pekerja Migran

Menteri P2MI Tinjau BP3MI Kepri, Tekankan Pelayanan Prima dan Humanis bagi Pekerja Migran

8 Juni 2026 - 17:46 WIB

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Drs. Mukhtarudin bersama Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri saat melakukan kunjungan di di Provinsi Kepulauan Riau, Senin (08/06)

Gubernur Ansar: Hulubalang Harus Jadi Penjaga Marwah Adat dan Perekat Kehidupan Masyarakat Melayu

8 Juni 2026 - 10:37 WIB

Pelantikan Hulu Balang LAM Kepulauan Riau, Senin (08/06)

Blacklist dan Pajang Foto, Klub Malam di Batam Disomasi

6 Juni 2026 - 16:47 WIB

Kuasa hukum LCM, Rano Iskandar Sirait, saat memberikan keterangan Pers, Sabtu (06/06)

PERSAKMI Kepri Apresiasi Atensi Bupati Bintan dalam Pengendalian Malaria

5 Juni 2026 - 22:33 WIB

Ketua Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Provinsi Kepulauan Riau, Abdul Rauf Rahim
Trending di Kepri