KEPRI.INFO–Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (27/4/2026).
Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan kebijakan desentralisasi di Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam upacara tersebut, Gubernur Ansar membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dengan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita,” Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” demikian kutipan sambutan Mendagri yang dibacakan Gubernur Ansar.
Mendagri menekankan, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, kolaborasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.
Dalam sambutan tersebut juga disampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, di antaranya belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, serta masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Selain itu, ketimpangan akses terhadap layanan dasar serta belum optimalnya kolaborasi antarwilayah, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, juga menjadi perhatian bersama.
Untuk itu, pemerintah daerah didorong terus meningkatkan kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial, sekaligus memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah menghadapi dinamika global.
Mendagri juga mengimbau kepala daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk melalui penguatan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja.
Menurutnya, pelaksanaan otonomi daerah harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.
Di akhir sambutan, Mendagri mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar menjalankan program pembangunan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
Redaktur: Eb
