JAKARTA, Kepri.info – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyampaikan masukan terhadap rencana penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 ke daerah.
“Berkurangnya alokasi dana transfer pusat ke Provinsi Kepri tahun 2026 menjadi Rp1,467 triliun atau berkurang sebesar Rp534 miliar dari alokasi tahun 2025 sebesar Rp2,001 triliun memberikan dampak yang sangat berat sekali bagi APBD,”ungkapnya.
Hal itu Ansar sampaikan saat audiensi seluruh Gubernur se Indonesia bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI), Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Djuanda, Jakarta Pusat, Selasa (07/10/2025.
Pengurangan dana transfer pusat berdampak pada postur APBD Provinsi Kepri pada tahun 2026. APBD Provinsi Kepri tahun 2026 yang semula dirancang sebesar Rp3,967 triliun harus dilakukan penyesuaian menjadi Rp3,471 triliun.
Menurutnya, pengurangan dana ini akan berdampak pada keterlambatan sejumlah program pembangunan, bahkan dapat berpengaruh terhadap tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Terus terang saja rata-rata di seluruh daerah dengan adanya penurunan alokasi dana transfer ke daerah ini, pemerintah daerah harus memangkas dan menunda berbagai program pembangunan. Bahkan bisa juga berdampak pada penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Untuk itu Pemerintah Pusat dalam menetapkan alokasi dana transfer ke daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan, serta kemampuan fiskal daerah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Ansar Ahmad dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA PPAS digelar DPRD Kepri, Senin (6/10/2025) menyampaikan proyeksi APBD Kepri Tahun 2026 dan penurunan biaya transfer pusat ke Provinsi Kepri.
Melalui Rancangan KUA PPAS APBD Kepri 2026, Gubernur berharap dilakukan pembahasan penyesuaian dana transfer pada pendapatan agar anggaran sehingga dapat digunakan maksimal dalam pembangunan daerah.
“Dana transfer harus dipergunakan secara cermat dan tepat,” tegasnya.
Ia juga menekankan KUA PPAS difokuskan pada tiga peningkatan akselerasi pembangunan, yakni akselerasi pembangunan ekonomi yang berbasis maritim, akselerasi pembangunan pemerataan infrastruktur wilayah serta akselerasi pembangunan reformasi birokrasi dalam sinergitas program pembangunan antar wilayah.
Ansar memastikan Pemprov Kepri akan berupaya meningkatkan PAD untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta tetap memenuhi belanja wajib, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan program nasional yang berjalan di daerah. (Advertorial)
