Bupati Bintan Apri Sujadi Sedang Menyapa Warga Selat Limau
BINTAN, Kepri.info.com – Berkunjung ke Pulau Selat Limau, Kec Mantang. Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menepis isu terkait tidak difasilitasinya sarana transportasi bagi anak-anak SMA di pulau tersebut. Adalah Ade (45), nelayan Pulau Selat Limau yang berkeluh kesah bahwa dirinya bersama segenap masyarakat mendapat kabar angin bahwa mulai tahun ajaran 2019, Pemkab Bintan tidak menanggung lagi transportasi anak-anak sekolah pesisir khususnya bagi anak-anak SMA.
” Kami mendapat isu pak, bahwa mulai tahun depan anak-anak SMA yang ingin pergi sekolah tidak diangkut lagi transportasinya, hanya anak-anak sekolah SD dan SMP saja ” ujar Ade bertanya disela-sela kunjungan kerja Bupati Bintan.
Saat itu juga , Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menegaskan bahwa itu hanyalah sebuah isu yang tidak benar. Karena menurutnya, Pemkab Bintan memang menganggarkan sarana transportasi sekolah gratis bagi anak sekolah khususnya SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkab Bintan. Namun bagaimanapun , menurutnya anak sekolah SMA tetap akan difasilitasi mengingat daerah pesisir yang sangat membutuhkan akses transportasi sekolah.
” Pemkab Bintan memang hanya memiliki kewenangan untuk anak-anak SD dan SMP , perihal transportasi sekolah yang kita programkan secara gratis. Sedangkan, untuk anak SMA memang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kepri. Namun bagaimanapun, karena kita kenal bahwa akses transportasi anak-anak sekolah pesisir sangat dibutuhkan maka tidak ada salahnya juga bila anak SMA nya kita angkut sekaligus ” ujarnya
Selain isu transportasi sekolah, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos juga menanggapi terkait keinginan masyarakat yang sangat menginginkan agar anak SMA juga difasilitasi program perlengkapan sekolah gratis.
” Banyak orang tua murid yang bilang , pak, kenapa anak SMA gak sekalian pak, diberikan bantuan perlengkapan sekolah gratis. Kalau memang Pemkab Bintan memiliki kewenangan itu, sudah lama saya anggarkan untuk perlengkapan sekolah gratis anak SMA. Namun, karena kewenangan itu dimiliki pemerintah Provinsi maka kita hanya bisa menganggarkan untuk anak SD dan SMP saja ” tutupnya. (red/mc).
