Menu ✖

Mode Gelap

Kepri

Pesan Isdianto:  Bangun Integritas

badge-check


					Pesan Isdianto:  Bangun Integritas Perbesar

Plt. Gubernur H. Isdianto berpesan agar pegawai di lingkungan Pemprov Kepri untuk terus membangun nilai-nilai integritas. Dengan adanya integritas, berperan dalam pembenahan karakter yang mendukung sikap antikorupsi.

“KPK terus mengumandangkan agar kita membangun integritas, sehingga bisa mencegah dan meniadakan kasus-kasus korupsi. Karena itu saya selalu mengajak kita untuk berintegritas dan bersikap jujur sejak dini,” kata Isdianto, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif Ketua KPK  dengan Gubernur se-Indonesia, Rabu (24/6).

Diskusi ini mengusung tema Sinergi dan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Selain Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, diskusi ini juga menghadirkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Irjen Kemendagri Tumpak H Simanjuntak.

Isdianto pada kesempatan tersebut didampingi Plt Kepala Inspektorat Kepri Irmendes. Rakor ini pun sempena peningkatan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi terkait penggunaan dana untuk penanganan Covid-19.

Menurut Isdianto, membiasakan diri dengan nilai-nilai integritas sangat penting. Apalagi banyak sektor yang rentan terjadi korupsi di lingkaran pemerintahan.

Pesan Isdianto:  Bangun IntegritasKetua KPK Firli pada kesempatan itu menyampaikan bahwa tidak adanya integritas dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, di samping adanya kekuasaan dan kesempatan. Pihaknya, akan terus memantau dan mengingatkan para kepada daerah tentang pentingnya menjalankan pakta integritas.

Karena itu KPK akan terus mengawasi bagaimana wujudnya fakta integritas. Dengan membangun integritas, bisa mencegah dan meniadakan kasus-kasus korupsi yang kalau dirumuskan adalah corruption equal to power plus opportunity minus integrity.

“Korupsi itu terjadi pertama karena ada kekuasaan, kedua karena ada kesempatan, dan yang ketiga adalah minusnya integritas,” kata Firli.

Firli juga mengingatkan agar tidak ada lagi korupsi terkait pengesahan APBD di Pemerintah Daerah. Menurut Firli masih banyak sektor-sektor yang rawan terjadi korupsi di Pemda antara lain terkait reformasi birokrasi khususnya di mutasi, rotasi dan rekrutmen pegawai; pemberian izin terkait dengan izin usaha hingga izin tambang; mark up proyek hingga terkait fee proyek.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga

Gubernur Kepri Tetapkan UMP dan UMSP Tahun 2027, Kenaikan 9,02 Persen

20 November 2026 - 18:57 WIB

Gubernur Kepri Tetapkan UMP dan UMSP Tahun 2027, Kenaikan 9,02 Persen

Kapolda Kepri dan BNN RI Perkuat Sinergi, Ubah Kawasan Rawan Narkoba Jadi Lingkungan Produktif

18 November 2026 - 15:20 WIB

Kapolda Kepri dan BNN RI Perkuat Sinergi, Ubah Kawasan Rawan Narkoba Jadi Lingkungan Produktif

Dorong Ekonomi Masyarakat Pesisir, 109 dari 110 Lokasi KNMP Kepri Sudah Berkontrak

18 November 2026 - 08:53 WIB

Dorong Ekonomi Masyarakat Pesisir, 109 dari 110 Lokasi KNMP Kepri Sudah Berkontrak

99,45 Persen Teraliri Listrik, Kepri Kejar Keterjangkauan Energi di Pulau Terpencil dan Desa Pemekaran

17 November 2026 - 15:56 WIB

99,45 Persen Teraliri Listrik, Kepri Kejar Keterjangkauan Energi di Pulau Terpencil dan Desa Pemekaran

Evaluasi 7 Program Strategis Nasional di Kepri: Capaian, Kendala, dan Langkah Penyelesaian

17 November 2026 - 06:07 WIB

Evaluasi 7 Program Strategis Nasional di Kepri: Capaian, Kendala, dan Langkah Penyelesaian
Trending di Advertorial