TANJUNGPINANG, Kepri.info – Wakil Wali Kota (Wawako) Tanjungpinang, Raja Ariza sambut Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terkait Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Ruang Rapat Kerjanya, Kamis (16/10/2025).
Raja Ariza mengatakan ini merupakan langkah penting guna memastikan pengelolaan aset daerah yang dilakukan secara transparan, tertin administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku.
“Atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, kami sangat mengapresiasi dan dukungan penuh kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepri. Ini juga adalah momentum bagi kami untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah agar semakin akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah terkait untuk mendukung penuh kegiatan pemeriksaan, dengan menyiapkan seluruh dokumen dan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa terkait pengelolaan aset daerah dan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Provinsi Kepri, Richard Febrianto Turnip, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerksa Keuangan.
“Kami berharap komunikasi dan koordinasi terus terjalin dengan baik antara pemeriksa dengan entitas, dengan tetap memperhatikan integritas, independensi dan profesionalisme, serta dukungan pendampingan dari Inspektorat, Pejabat/Pegawai BPKAD dan Perangkat Daerah terkait lainnya pada saat pemeriksaan lapangan jika nantinya diperlukan”, ucap Richard.
Dalam hal ini Pemko Tanjungpinang terus berkomitmen untuk terbuka dan kooperatif, menjaga kepatuhan dalam pengelolaan barang milik daerah merupakan hal yang sangat penting karena selain meningkatkan kualitas pengelolaan asset ini juga berkaitan langsung dengan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (rls)
