Menu

Mode Gelap
Bupati Bintan Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional 2025 Rapat Paripurna DPRD Bintan, Bupati Roby Sampaikan Ranperda APBD 2026 dan Ranperda Perseroda Bintan Karya Bahari Sekda Bintan Pimpin Rapat Tim Gugus Tugas TPPO, Tegaskan Penguatan Pencegahan dan Respons Cepat Realisasi Investasi Kepri Capai Rp 48,9 Triliun per September 2025, Batam Jadi Kontributor Utama Jadwal Keberangkatan Kapal Ferry di Tanjungpinang 25 November 2025 Wabup Deby Maryanti Hadiri Baksos Anak Berkebutuhan Khusus Oleh BKOW Kepri

Galeri & Ads

DPMPTSP Kepri Menuju Zona Integritas

badge-check


					Kepala  DPMPTSP Kepri, Hasfarizal Handra saat berbincang dengan Tim Verifikasi dari Kemenpan RB. Perbesar

Kepala DPMPTSP Kepri, Hasfarizal Handra saat berbincang dengan Tim Verifikasi dari Kemenpan RB.

TANJUNGPINANG, Kepri.infoTim penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan verifikasi lapangan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (08/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pembangunan kawasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kepala DPMPTSP Kepri, Hasfrizal Handra, menyampaikan bahwa kegiatan observasi lapangan hari ini dilakukan bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (RSUD RAT).

Kedua instansi tersebut menjadi objek penilaian KemenPAN-RB dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

“Untuk DPMPTSP, kami memiliki dua tugas pokok dan fungsi utama, yakni penanaman modal atau investasi, serta pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha. Pelayanan tersebut kini telah dilakukan baik secara konvensional maupun melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA),” jelas Hasfrizal.

Ia menambahkan bahwa seiring perkembangan regulasi, pelayanan perizinan melalui OSS-RBA kini telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Keunikan Provinsi Kepri, yang memiliki beberapa wilayah dengan status Free Trade Zone (FTZ) seperti Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), turut memerlukan penyesuaian kebijakan tersendiri.

Ia juga mengatakan dalam upaya mencegah penyimpangan, DPMPTSP Kepri telah melakukan identifikasi risiko di setiap tahapan proses bisnis sesuai kewenangan urusan penanaman modal.

Selain itu, telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Perizinan sebagai acuan baku pelayanan kepada masyarakat.

“Kami juga telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pelayanan Pengaduan (Whistle Blowing System) untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan,” tambahnya.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai, setiap ASN di DPMPTSP diwajibkan mengikuti pelatihan minimal 20 jam pelajaran per tahun.

Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK”juga terus ditanamkan melalui apel dan pertemuan rutin setiap bulan, serta disimbolkan pada seragam pegawai setiap hari Rabu.

“Kami menyadari bahwa teladan langsung dari pimpinan sangat penting. Karena itu, pengawasan dan pembinaan kami lakukan secara berkala agar semangat integritas tetap terjaga,” ujar Hasfrizal.

Ia juga mengungkapkan bahwa persiapan menuju ZI di DPMPTSP telah dilakukan selama empat tahun terakhir.

Setiap tahun, DPMPTSP melewati berbagai tahapan, mulai dari administrasi dan pengisian lembar kerja oleh tim internal (Inspektorat), hingga tahap wawancara bersama tim KemenPAN-RB.

“Beberapa kali kami sampai pada tahap wawancara, namun belum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahun ini kami bersyukur bisa sampai tahap observasi lapangan, yang menjadi tahapan akhir sebelum penetapan,” ucapnya.(Advetorial)

Reporter: Sayed Mahadi Putra

Redaktur: Jendaras Karloan

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPMPTSP Kepri dan Jateng Bahas Perda Insentif Kemudahan Berinvestasi

11 November 2025 - 09:54 WIB

DED Jembatan Batam–Tanjungsauh Ditarget Rampung Akhir 2025

8 November 2025 - 15:13 WIB

DPMPTSP Kepri dan Komisi II DPRD Tinjauan Lapangan serta Rapat Koordinasi Perizinan Usaha

7 November 2025 - 15:22 WIB

KemenPAN-RB Verifikasi Lapangan Untuk Zona Integritas DPMPTSP Kepri

5 November 2025 - 08:30 WIB

Kunjungan Kerja DPMPTSP Jawa Timur ke Kepri

3 November 2025 - 14:20 WIB

Trending di Galeri