Penyampaian Sambutan Dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari.
NATUNA, Kepri.info – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau menggelar Rapat koordinasi (Rakor) terkait pelayanan publik dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari menyampaikan bahwa kegiatan Rakor untuk pastikan Pemkab Natuna melalui OPD teknisnya melaksanakan perbaikan-perbaikan pelayanan publik yang seharusnya.
“Perbaikan itu mencakup pada penerapan standar pelayanan publik yang sesusai dengan UU 23 Tahun 2004 dan pengelolaan pengaduan SP4N Lapor,” terangnya, di Kantor Bupati Natuna, (21/11).
Photo Bersama Usai Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait Pelayanan Publik.
“Pelayanan publik di Kabupaten Natuna mengalami tren positif. Sehingga dengan diadakannya kegiatan ini, pelayanan publik di Natuna akan semakin baik di tahun berikutnya,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat mengatakan saat ini Ombudsman RI terus memperbaiki diri dan melebarkan sayap agar bisa menjangkau seluruh masyarakat seluruh nusantara.
Tahun ini fokus kami ke Natuna. Agenda kami pertama ialah dengan rakor bersama OPD sebagai motor dari pelayanan publik, kemudian, kami juga akan lakukan internaliasi dan diskusi pelayanan publik untuk membangun akses pengaduan untuk masyarakat di Natuna,” katanya.
Tampak Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari Didampingi Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda Saat Sesi Photo Bersama.
Lanjutnya, berharap dengan dilakukannya koordinasi ini, Pemkab Natuna dapat melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
”Bukan hanya memberikan pelayanan yang standar ke masyarakat. Harapannya, penyelenggara pelayanan publik di Natuna dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pada kegiatan, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda serta pimpinan dari OPD dan unit layanan tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan. (Adv).
