Oleh : Nurfadillah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji
TANJUNGPINANG,Kepri.info – Desentralisasi pemerintah daerah memegang peran kunci dalam perencanaan dan Pengelolaan tenaga kesehatan. Namun, kewenangan besar yang diberikan tersebut tidak selalu disertai dengan kemampuan fiskal dan kapasitas kelembagaan yang memadai.
Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam menyediakan fasilitas kesehatan gigi yang lengkap, insentif yang kompetitif dan lingkungan kerja yang menarik bagi dokter gigi. Hal ini menyebabkan tenaga medis lebih terbuka, dan akses yang lebih mudah.
Pada akhirnya , kecamatan belakang padang menjadi wilayah yang kurang diminati sebagai Lokasi penugasan sehingga terjadi kekosongan tenaga dokter gigi dalam jangka waktu yang sangat lama.
Krisis kekurangan dokter gigi di Kecamatan belakang padang menunjukkan bahwa desentralisasi kesehatan diindonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pemerataan tenaga medis diwilayah kepulauan.
Sebagai Kecamatan yang berada di luar daratan utama kota Batam, belakang padang menghadapi realitas geografis yang tidak mudah, akses transportasi laut jika keadaan hujan petir membuat terbatas pelayanan kesehatannya, infrastruktur kesehatan yang sederhana serta pelayanan publik yang belum memadai dengan daerah perkotaan.
Meskipun desentralisasi bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, nyatanya wilayah kepulauan seperti kecamatan belakang padang justru sering terabaikan.
Pelayanan kesehatan gigi yang merupakan bagian penting dari kesehatan dasar belum tersedia secara optimal, dan masyarakat harus menunggu jadwal kunjungan berkala atau mengambil rujukan untuk perawatan lebih lanjut ke dokter gigi yang ada di Batam.
Permasalahan ini semakin diperburuk oleh kondisi geografis kepulauan yang menuntut komitmen ekstra dan tenaga medis.
Dokter gigi harus berhadapan dengan transportasi laut yang tidak selalu stabil, keterbatasan peralatan medis, serta tantangan bekerja di daerah dengan jumlah penduduk relatif kecil tetapi kebutuhan pelayanan yang tetap tinggi.
Tanpa dukungan Anggaran khusus dari pemerintah pusat maupun provinsi, pemerintah kota sulit menanggung beban pengadaan fasilitas kesehatan gigi lengkap.
Akibatnya, pelayanan kesehatan gigi di kecamatan belakang padang sering kali bersifat sementara, mengandalkan tenaga medis kunjungan, bukan penempatan tetap. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki kepastian akses terhadap pemeriksaan dan perawatan rutin.
Dampak kekurangan dokter gigi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Masalah gigi dan mulut dapat menyebabkan infeksi, rasa sakit berkepanjangan, gangguan makan, dan bahkan masalah psikologis bagi anak maupun orang dewasa.
Pada kasus tertentu, infeksi gigi yang tidak ditangani dapat berujung pada komplikasi serius. Ketika pelayanan dasar pun sulit diakses, maka masyarakat di wilayah kepulauan menjadi kelompok yang paling rentan dalam sistem kesehatan nasional.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa desentralisasi belum berhasil menjangkau mereka yang berada di daerah pinggiran, padahal salah satu tujuan utamanya adalah pemerataan layanan.
Situasi ini seharusnya menjadi peringatan bahwa desain kebijakan desentralisasi kesehatan perlu dievaluasi ulang. Pemerintah pusat tidak bisa sekadar menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah tanpa memastikan adanya dukungan sumber daya manusia, pendanaan, dan mekanisme pemerataan tenaga kesehatan yang efektif.
Daerah kepulauan seperti Belakang Padang memerlukan kebijakan afirmatif yang dirancang khusus untuk mengatasi keterbatasan geografis. Hal ini dapat berupa skema penempatan tenaga medis wajib, insentif berbasis lokasi kepulauan, pembangunan fasilitas kesehatan gigi yang memadai, hingga kerja sama lintas daerah untuk mobilisasi tenaga kesehatan.
Tanpa pendekatan berbeda yang mempertimbangkan kondisi geografis dan kapasitas daerah, desentralisasi hanya akan memperdalam kesenjangan layanan antara pusat dan pinggiran.
Krisis dokter gigi di Belakang Padang bukanlah persoalan yang datang tiba-tiba, melainkan hasil akumulasi dari perencanaan tenaga kesehatan yang tidak responsif, kebijakan yang tidak sensitif terhadap daerah kepulauan, serta kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dalam memastikan pemerataan.
Masalah ini harus dilihat sebagai urgensi nasional, bukan sekadar persoalan lokal. Jika negara ingin memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang di mana mereka tinggal, memperoleh hak yang sama dalam pelayanan kesehatan, maka Belakang Padang harus menjadi bagian dari prioritas kebijakan.
Perbaikan sistem desentralisasi kesehatan bukan semata soal administrasi, tetapi tentang keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.
Belakang Padang layak mendapatkan layanan kesehatan yang setara, dan krisis ini adalah momentum untuk memperjuangkan itu. (Opini)
