Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Pada tahun 2026, pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Riau akan dimulai di tiga daerah, yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai kesiapan yang harus dipenuhi pemerintah daerah, di antaranya penyelesaian dokumen perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta penyiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota harus memberikan dukungan penuh terhadap program strategis nasional tersebut.
“Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus kita sukseskan bersama. Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Ansar.
Menurut Ansar, pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah harus memastikan seluruh persyaratan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Anak-anak yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat adalah anak-anak kita yang berasal dari keluarga kurang mampu. Karena itu, kita harus memastikan program ini berjalan dengan baik agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga menugaskan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura untuk turun langsung ke lokasi-lokasi pembangunan Sekolah Rakyat guna memantau dan memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target.
“Saya minta Pak Wagub untuk memantau langsung kesiapan di lapangan, mulai dari kesiapan lahan, perizinan, hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kita ingin seluruh proses berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti,” tegas Ansar.
Sementara itu, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menyatakan kesiapan untuk melakukan monitoring secara langsung ke daerah-daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
Selain pembangunan di Tanjungpinang, Anambas, dan Natuna pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mulai menyiapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun 2027 di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, serta Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau yang akan dibangun di kawasan Pulau Dompak, Tanjungpinang.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Pemerintah berharap semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memperoleh akses pendidikan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau. (ADV)
Redaktur: Suaib
