KEPRI.INFO– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kepri di kawasan Dompak, Tanjungpinang, Selasa (23/6).
Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Kepala BNPT RI Eddy Hartono, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Kepri Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Riduan Manik, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Lokasi yang ditinjau merupakan lahan seluas sekitar 10 hektare yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan Sekolah Garuda dan kini diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kepri.
Nyanyang mengatakan Pemprov Kepri telah melakukan berbagai koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan lahan maupun kelengkapan administrasi pembangunan sekolah tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini kita melakukan survei lokasi di Dompak untuk persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Kami sudah berkoordinasi dengan pengelola aset, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, serta OPD terkait lainnya. Dari hasil peninjauan, lahan ini dinilai siap dengan luas kurang lebih 10 hektare,” ujarnya.
Menurut Nyanyang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pembangunan tujuh Sekolah Rakyat yang tersebar di enam kabupaten/kota di Kepri. Satu di antaranya akan dibangun di kawasan Dompak, Kota Tanjungpinang.
Sementara Kota Batam tidak masuk dalam skema pembangunan tersebut karena memiliki mekanisme yang berbeda.
“Hingga saat ini survei lokasi telah dilakukan di lima daerah. Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas akan dilaksanakan pada pekan depan,” katanya.
Ia berharap tiga lokasi prioritas dapat mulai dibangun pada tahun 2026 dengan proses lelang yang ditargetkan berlangsung pada Oktober mendatang.
“Kami berharap seluruh persyaratan, mulai dari kesesuaian tata ruang, AMDAL, sertifikasi lahan, konektivitas hingga analisis dampak lalu lintas dapat segera diselesaikan sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai,” tambahnya.
Nyanyang menjelaskan, Sekolah Rakyat akan mengusung konsep sekolah berasrama (boarding school) yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan dan pengembangan karakter siswa.
“Nantinya tersedia fasilitas olahraga, tempat ibadah, lapangan sepak bola standar semiinternasional, kolam renang, lapangan bulu tangkis, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Kita ingin seluruh kebutuhan belajar dan pengembangan siswa dapat terpenuhi dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Kepri Riduan Manik mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun seluruh sarana dan prasarana Sekolah Rakyat melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Konsepnya boarding school dengan sekitar 27 massa bangunan yang terdiri atas ruang belajar, asrama siswa, rumah guru dan wali asrama, laboratorium, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya,” kata Riduan.
Ia menjelaskan tiga lokasi prioritas yang direncanakan lebih dahulu dibangun berada di Natuna, Tanjungpinang, dan Anambas.
Pembangunan ditargetkan dimulai setelah proses pengadaan selesai dan diharapkan rampung pada Maret tahun berikutnya. Riduan menegaskan kesiapan lahan menjadi faktor utama sebelum pembangunan dimulai.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan proses pembersihan dan pematangan lahan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Lahan harus benar-benar siap dibangun, termasuk penimbunan dan pematangan lahan apabila diperlukan. Dengan demikian target pemanfaatan pada tahun ajaran baru dapat tercapai,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri Mahadi Rahman menegaskan kesiapan pihaknya untuk mempercepat seluruh tahapan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah guna mendukung realisasi program tersebut.
Menurut Mahadi, Dinas Sosial bersama tim terkait terus bergerak menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, termasuk melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
“Kami sangat merespons program ini dan bekerja keras sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jika seluruh persyaratan lahan telah dinyatakan memenuhi syarat, kami akan bergerak cepat menyiapkan tahapan berikutnya agar pembangunan dapat segera direalisasikan,” kata Mahadi. (ADV).
Redaktur: Suaib
