TANJUNGPINANG, Kepri.info – Penjabat (Pj.) Wali Kota Tanjungpinang, Andri Rizal, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kepada 33 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, pada Jumat (17/1/2025).
Penyerahan berlangsung di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Andri Rizal menyampaikan bahwa DPA-SKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan OPD pada tahun 2025.
“DPA ini adalah langkah awal bagi setiap OPD untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Pelaksanaannya harus mengacu pada anggaran dan aturan yang berlaku,” jelas Andri.
Pj. Wali Kota meminta seluruh OPD segera merealisasikan kegiatan yang telah disusun dalam anggaran kas, memastikan dana tersedia di kas daerah, dan melengkapi dokumen pendukung untuk memperlancar pelaksanaan program.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah bekerja dengan penuh tanggung jawab, memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai regulasi, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menambahkan bahwa OPD diminta segera menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan, termasuk pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
“Kita harus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien sesuai aturan perundang-undangan,” ujarnya.
Tahun 2025, Pemko Tanjungpinang mengelola anggaran sebesar Rp1,03 triliun.
Alokasi terbesar diberikan kepada Dinas Pendidikan dengan total Rp251,27 miliar, diikuti oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp147,86 miliar, serta Badan Layanan Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp80,90 miliar.
Berikut adalah rincian anggaran beberapa OPD lainnya:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Rp72,05 miliar
- Dinas Perhubungan: Rp41,62 miliar
- Dinas Lingkungan Hidup: Rp24,93 miliar
- Satuan Polisi Pamong Praja: Rp22,79 miliar
- Sekretariat Daerah: Rp55,26 miliar
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Rp14,05 miliar
Beberapa kegiatan strategis, seperti proyek infrastruktur yang dibiayai Dana Transfer, sementara ditunda berdasarkan arahan dari pemerintah pusat.
Proyek-proyek ini akan dilanjutkan setelah ada instruksi lebih lanjut.
Selain itu, kegiatan rutin seperti Musrenbang, operasional kantor, dan pembayaran listrik telah berjalan.
“Ke depan, seluruh OPD diminta tetap berkoordinasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program,” pungkas Zulhidayat.
Penyerahan DPA-SKPD ini menjadi langkah awal dalam realisasi berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Kota Tanjungpinang secara menyeluruh.(Rik)
