Kepri.info – Pjs. Gubernur Kepulauan Riau H. Bahtiar melakukan Peninjauan Sarana Prasarana dan Fasilitas Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjungpinang, Rabu (21/10).
Mengenakan baju coklat yang dipadukan dengan celana hitam, Bahtiar beserta rombongan tiba di Pelabuhan Internasioanl Sri Bintan Pura Tanjungpinang sekitar pukul 11.15 WIB dan disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Teguh, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Junaidi serta Manager Pelindo I Tanjungpinang, Yusrizal.
Didampingi beberapa pejabat dimaksud, Bahtiar langsung bergegas masuk menuju ke dalam pelabuhan. Di pintu masuk dirinya mendapati sistem antrian masuk penumpang yang telah diberi tanda penjaga jarak.
Lanjut hingga ke dalam ke loket pembelian tiket dan naik ke lantai dua meninjau ruang tunggu penumpang yang telah diberi jarak juga dengan marka silang warna merah, tanda kursi yang tidak boleh diduduki. Dari ruang tunggu Bahtiar beserta rombongan turun kembali menuju ke ponton pelabuhan yang akan digunakan penumpang nantinya untuk masuk ke dalam kapal.
Seusai peninjuaan Dirjen Polpum Kemendagri ini menyampaikan bahwa sebenarnya Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura secara umum sebenarnya telah siap dan telah menyiapkan segala hal untuk mematuhi standar protokol kesehatan guna melayani kunjungan dari Tanjungpinang ke Singapura dan Malaysia begitu juga sebaliknya.
“Pada prinsipnya pelabuhan ini telah siap menjalankan protokol kesehatan baik itu yang distandarkan oleh pihak pemerintah Singapura maupun Pemerintah Malaysia. Apapun yang diterapkan dikedua negara tersebut, kita disini akan terapkan standar yang sama sehingga keluar masuk penumpang melalui pelabuhan ini tetap aman dan terkendali,” jelasnya.
Sejauh ini, sebenarnya pelabuhan ini pada masa Pandemi Covid-19 ini pernah beroperasi menerima ribuan Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia dan sekitarnya. Penanganan ribuan penumpang tersebut telah diterapkan juga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penularan.
Mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pihak pengelola, Bahtiar mengharapkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terutama kementerian terkait, baik kementerian Hukum dan HAM ataupun Kementerian Luar Negeri untuk membuka akses pelayaran antar negara ini.
“Kita minta agar Kepri harus ada perlakuan khusus. Karena di Kepri ini setiap pelabuhan dan Bandaranya merupakan pintu masuk Internasional. Tidak ada daerah lain di Indonesia yang seperti ini,” jelasnya.
Adapun sebelum Covid, dirinya menyampaikan berdasarkan informasi yang diterimanya dari pengelola pelabuhan bahwa setiap harinya ada sekitar 1.000 hingga 1.500 orang yang memadati pebuhan ini baik dari dan menuju ke Tanah Merah Singapura, kemudian ke Stulang Laut di dan Pasir Gudang di Johor, Malaysia. Namun saat ini, karena akses yang masih tertutup maka pelabuhan tidak berfungsi seperti biasanya.
“Dengan ditutupnya akses ini tentu sangat merugikan bahkan dapat melumpuhkan ekonomi di Kepri. Hal ini harusnya menjadi perhatian serius pemerintah karena Penurunan Ekonomi di Kepri akan berimplikasi juga pada Penurunan pendapatan Negara dimana Kepri adalah daerah kedua setelah DKI Jakarta yang menyumbangkan PDRB terbesar senilai 40 trilyun,” jelasnya.
Oleh karena itu Pemerintah pusat bresama pemerintah daerah harus bersama mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat agar daerah khususnya di kepulauan Riau dapat segera bangkit dan terus berkontribusi pada perekonomian Nasional.
“Mau tidak mau harus ada jalan keluar. Cara pandang kita, formula kebijakan kesehatan formula kebijakan ekonomi, kebijakan diplomasi formula kebijakan imigrasi untuk daerah ini harus dicek disesuaikan dengan kondisi objektif di sini. Pemerintah pusat silahkan datang untuk mendapatkan gambaran di lapangan,”ajaknya.
“Kami siap di asistensi. Apapun arahannya kita laksanakan sepanjang itu bisa mampu menggerakkan kembali ekonomi di sini namun tetap mengutamakan keselamatan warga masyarakat kita,” lanjutnya.
