Penyerahan penyampaian Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Kepri dilakukan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahamad dan diterima Kepala BPK Perwakilan Kepri Emmy Mutiarini.
Gubernur Ansar dalam sambutannya mengatakan, kalau penyerahan Laporan Keuangan Unaudited kali ini, adalah kewajiban konstitusional yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri sebelum jatuh tempo tiga bulan, yakni setelah tahun anggaran berakhir.
Dimana laporan keuangan unaudited yang disampaikan Gubernur berisi tentang realisasi anggaran tahun anggaran 2025, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca per 31 Desember 2025, laporan operasional, laporan arus kas tahun anggaran 2025, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan laporan hasil review inspektorat.
“Laporan keuangan anaudited ini adalah wujud pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Kepri sebagai cerminan, kalau kita telah melaksanakan tata kelola keuangan secara transparan dan juga akuntabel, ” jelasnya.
Adapun laporan keuangan yang disamapaikan kali ini, juga telah melalui proses review oleh aparat intern pengawas pemerintah dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kepri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan keandalan laporan yang kita sampaikan.
Sedang Kepala BPK Perwakilan Kepri Emmy Mutiarini menegaskan, bahwa laporan keuangan anauidted pemerintah daerah adalah amanat UU No 17 Tahun 2003, UU No I Tahun 2004 dan UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dengan berpedoman pada prinsip standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap hukum dan efektivitas pengendalian interen, ” tegas Emmy Mutiarini. (*)
Redaktur: YL
